Hakim MY Dipecat Gara Gara Terlibat Asmara dengan Perempuan yang Sedang Mengurus Perceraian

 

Komisi Hukum (KY) dan Pengadilan Tinggi (Ibu) memilih untuk memaksakan persetujuan serius sebagai alasan yang mengejutkan dari Hakim MY karena mengabaikan Perangkat Aturan dan Perangkat Prinsip Implisit Hakim (KEPPH).

“Sanksi paksa terhadap pihak terinci dengan kewenangan serius sebagai dalih yang tidak baik, sebagaimana Pasal 19 ayat (4) huruf e Pedoman Bersama Ibu dan KY Nomor 02/PB/Mom/IX/2012 - 02/PB/P.KY/ 09/2012 tentang Aturan Persyaratan KEPPH,” kata Pengurus Perwakilan KY M. Taufiq HZ yang melancong sebagai direktur majelis pada rapat Majelis Hakim Keistimewaan (MKH) di Jakarta, Jumat (3/2), sebagaimana dikutip dari keterangan publik yang didapat, Sabtu (4/2/2023), seperti dirinci Antara.

Selain Taufiq, MKH beranggotakan KY Siti Nudjanah, Binziad Kadafi, dan Amzulian Rifai, serta perwakilan Ibunda, yakni Hakim Tinggi Syamsul Maarif, Purwosusilo, dan Yasardin.

Dalam pertimbangan MKH, Hakim MY dinilai tidak mengindahkan KEPH dengan alasan melakukan poligami, tidak memperdulikan anaknya, tidak mengakomodir anak pelapor, dan tidak mencontohkan sebagai pejabat yang dilantik senior.

Untuk kegiatan ini, MKH menyatakan bahwa rincian MY terbukti telah menyalahgunakan angka 1 poin 1.1.(2,) angka 1 poin 1.1.(4), angka 3 poin 3.1.(1), angka 3 poin 3.1.(4) , nomor 3 poin 3.1 .(6), poin 5 poin 5.1.(3), poin 6 poin 6.1, poin 7 poin 7.3.(1) Deklarasi Bersama KY dan Ibu tentang KEPPH.